Di negeri ini, syarat utama untuk duduk di kursi empuk bukan lagi soal kompetensi, kredibilitas, atau rekam jejak. Yang terpenting kedekatan, jasa, atau setidaknya satu barisan atau satu gerbong. Sederhananya gini, kalo udah deket, logika meritokrasi bisa disimpan di laci rapat. Kalau sudah berjasa, profesionalisme cukup dijadikan hiasan kata-kata di pidato seremonial.
Loyalitas kini sering menjadi tiket paling ampuh untuk memasuki lingkaran dalam kekuasaan - baik di pemerintahan maupun perusahaan negara. Semakin setia, semakin besar peluang duduk di kursi yang strategis. Kemampuan? Itu urusan belakangan. Yang penting ketika aba-aba diberikan, semua tahu harus diam atau bergerak. Tidak ada ruang untuk keraguan. Loyalitasnebjadi sekedar nilai; ia menjadi kunci untuk mendapatkan akses ke kursi yang memberikan kekuasaan, Ironisnya, posisi-posisi strategis ini seharusnya diisi oleh mereka yang punya visi, strategi, dan keahlian untuk membawa perubahan positif, bukan mereka yang menjaga hubungan daripada merancang kebijakan.
"Yang kami pilih adalah orang-orang profesional". begitu katanya. Namun di balik layar, kriteria profesionalisme sering kalah oleh kedekatan pribadi dan afiliasi politik. BUMN, BUMD, Lembaga negara, bahkan perusahaan besar kadang lebih peduli pada garis loyalitas ketimbang garis kemampuan. Sebenarnya, kita tidak bisa nyalahin siapapun yang milih jalur ini. Sistem yang ada mendukung mereka untuk melakukan hal itu. Sistem ini menganggap bahwa yang lebih penting adalah siapa yang adadi belakang seseorang, bukan apa yang bisa dia lakukan di depan meja rapat.
Membiarkan jabatan strategis diisi atas dasar loyalitas adalah perjudian berisiko tinggi. Keputusan yang seharusnya berbasis visi dan kompetensi menjadi bias. Negara bisa kehilangan momentum, perusahaan bisa salah arah. Dan seperti biasa, yang menanggung akibatnya adalah mereka yang tidak pernah di undang ke meja keputusan yaitu rakyat.
Mari kita lihat beberapa contoh nyata di mana koneksi, bukan kompetensi, menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan. Kasus-kasus seperti pemberian jabatan di BUMD misalkan, di mana orang-orang terpilih lebih mengandalkan loyalitas politik daripada pengalaman dan kapabilitas mereka dalam mengelola perusahaan. Atau dunia politik, dimana banyak pejabat dipilih karena afiliasi partai atau pertemanan pribadi, padahal tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang mereka tangani.
Sebagai contoh, pengangkatan pejabat di beberapa kementerian sering kali lebih banyak dipengaruhi oleh kedekatan dengan penguasa, bukan berdasarkan pada integritas dan kemampuan teknis. Ini bukan hanya merugikan efektivitas pemerintahan, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem.
Penyelesaian dari masalah ini bukanlah hal yang mudah, tetai bukan hal yang mustahil juga. Pertama, kita perlu membangun budaya yang lebih menghargai kompetensi daripada sekedar koneksi. Kedua, sistem seleksi harus lebih transparan dan berbasis pada kinerja dan kemampuan. Ketiga, akuntabilitas harus di terapkan secara ketat dalam pengangkatan pejabat dan pembagian jabatan di sektor publik maupun privat.
Selain itu, masyarakat juga harus semakin sadarnbahwa kompetensi bukan hanya soal pendidikan formal, tetapi juga tentang pengalaman, integritas, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang membawa manfaat untuk banyak orang.
Negeri ini, gak butuh lebih banyak "orang kita". Yang dibutuhkan adalah "orang tepat" - mereka yang berdiri karena kapasitas, bukan koneksi. Mereka yang berani bersuara, bukan sekedar ikut arus. Karena pada akhirnya, loyalitas tanpa kapabilitas hanyalah jalan pintas.
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membaca. Semoga setiap tulisan disini membawa ruang baru untuk berpikir, merasa, dan bergerak. Sampai jumpa di tulisan berikutnya.
-bs-
Komentar
Posting Komentar